Pusat Studi dan Dokumentasi Masyarakat Adat

Mendesak 11 Langkah Darurat Untuk Reduksi Emisi Dalam Program Kerja 100 Hari SBY-Boediono

......komitmen menurunkan emisi di dalam negeri menjadi sangat penting. Tak kalah penting dari upaya terus menuntut negara-negara Annex 1 dalam Protokol Kyoto menurunkan emisi mereka secara signifikan. Indonesia perlu menyerukan upaya reformasi struktur perekonomian dunia yang sejak lama menempatkan negara-negara Selatan sebagai penyedia bahan mentah belaka dan bahkan pada perkembangan selanjutnya menjadi penyedia jasa pembersihan residu kemajuan negara-negara Annex 1…….

1. Memerintahkan Menteri Pertanian untuk mencabut Peraturan Menteri Pertanian No 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit, karena konversi lahan gambut merupakan sumber emisi karbon terbesar di Indonesia.
2. Memerintahkan Menteri Kehutanan untuk mencabut sejumlah Kebijakan yang berkaitan dengan konversi hutan alam dan lahan gambut untuk keperluan industri skala besar. Hal ini karena konversi hutan alam dan lahan gambut merupakan sumber emisi karbon kedua terbesar di Indonesia. Pencabutan kebijakan konversi hutan alam dan lahan gambut ini akan menjaga cadangan karbon dan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia.
3. Memerintahkan Menteri Kehutanan untuk mengkaji kembali kebijakan yang memberi peluang besar bagi offset negara industri melalui skema pasar di kawasan hutan Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain: (1) P. 68/Menhut-II/2008 Penyelenggaran Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, (2) Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. 30/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, (3) Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. 36/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung, karena memberi peluang besar bagi offset negara industri.
4. Memastikan bahwa Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang dapat menghasilkan Rencana Tata Ruang Pulau-pulau Besar pada tahun 2009 yang mampu memastikan pengurangan kerentanan lingkungan terhadap dampak perubahan iklim, perlindungan hak terhadap warga negara kebanyakan, dan pemulihan lingkungan yang telah rusak. RTRWN ini harus menjadi acuan bagi semua rencana pembangunan, program hingga penerbitan ijin sektoral.
5. Memerintahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM serta Menteri Kehutanan untuk melakukan optimalisasi penegakan hukum atas segala jenis kejahatan kehutanan dan kejahatan lingkungan lain yang terkait.
6. Mengeluarkan Keputusan Presiden untuk perlindungan dan rehabilitasi ekosistem gambut.
7. Melaksanakan rekomendasi Komite PBB Penghapusan Diskriminasi Rasial - CERD (CERD/C/IDN/CO/3, 15 Agustus 2007) 3
8. Memulai suatu proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang hak-hak Masyarakat Adat.
9. Memulai suatu proses kaji ulang kebijakan sektor kehutanan, perkebunan dan pertanian skala besar, pertambangan dan energi yang memiliki dampak terhadap emisi Gas Rumah Kaca, yang mempertinggi kerentanan lingkungan dan manusia terhadap dampak perubahan iklim secara transparan dan partisipatif
10. Memastikan dilindunginya hak-hak perempuan seperti yang tertera dalam Konvensi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (CEDAW), bukan hanya karena perempuan dianggap sebagai kelompok rentan namun karena perempuan juga mempunyai peran penting dalam proses mitigasi maupun adaptasi.
11. Meninjau ulang kebijakan pembangunan PLTU Batubara. Indonesia harus mengurangi perannya sebagai penyedia bahan mentah industri dan kebutuhan bahan bakar fosil dunia, dengan mereformasi pola produksi dan konsumsi energinya. Dan segera mempertimbangkan pengembangan energi terbarukan yang terdesentralisasi.

baca selengkapnya:
Surat Terbuka Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia Kepada Presiden Menyikapi Komitmen Indonesia Dalam Mereduksi Emisi Nasional

Walhi - Greenpeace - Sawit Watch - Down to Earth - IYFFCC (Indonesian Youth Forum for Climate Change) - Rainforest Action Network - People Forest Program - ICEL (Indonesian Center for Environmental Law) - AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) - FWI (Forest Watch Indonesia) - Solidaritas Perempuan - HuMa - Telapak - KpSHK (Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan) - BIC (Bank Information Center) - Sarekat Hijau Indonsia (SHI) - Jikalahari - Jatam, Kiara - JKPP - Save Our Borneo (SOB) - Scale Up – Pusaka