Rabu, 09 Agustus 2006 | 18:42 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Masyarakat adat yang berada dari seluruh Indonesia dan seluruh dunia saat ini masih terpinggirkan. Hak mereka dirampas oleh pemerintah dan sektor swasta.
"Kewajiban negara membangun masyarakat kampung tidak pernah dilakukan," kata Sekertaris Pelaksana ALainsi Masyarakat Adat Nasional Emil Kleden dalam menyambut hari masyarakat adat sedunia yang jatuh pada hari ini (9/8) di sekretariat Walhi sore tadi.
Menurutnya, masyarakat adat tidak pernah mendapat kesempatan mengelola dan hidup di habitat aslinya. Seperti memasuki hutan, dan mengeksploitasi hasil hutan dalam bentuk kecil untuk kepentingan keluarganya. "Tapi pemerintah dan sektor swasta bebas menguras hasil hutan," katanya.
Ia mencontohkan, seperti masyarakat Rimba di Jambi dan Sungai Butik di Lombok Utara serta daerah lainnya, dilarang memasuki hutan lindung yang sebenarnya sudah menjadi habitat mereka. "Padahal masyarakat adat sudah punya hukum sendiri untuk menjaga kelestarian alam," katanya.
Kalaupun ada pembalakan liar, Emil minta jangan langsung menggeneralisir kasus itu. Karena itu hanyalah oknum di sebuah kampung, bukan kebiasaan masyarakat adat yang tinggal di situ.
Perlakuan tidak adil lainnya, seperti masyarakat adat dilarang tinggal di lereng bukit yang kemiringannya 45 derajat. Sementara kantor dan pemukiman swasta dan pemerintah dipertahankan. "Seharusnya semuanya harus mematuhi peraturan itu," katanya.
Ia menilai, karakter keras dari masyarakat adat bukanlah hambatan bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan mereka. Karena selama ini banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan adat setempat "Bagaimana mungkin kebijakan makro dipraktekkan di komunitas yang mikro," katanya.
Sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/08/09/brk,20060809-81510,id.html
"Kewajiban negara membangun masyarakat kampung tidak pernah dilakukan," kata Sekertaris Pelaksana ALainsi Masyarakat Adat Nasional Emil Kleden dalam menyambut hari masyarakat adat sedunia yang jatuh pada hari ini (9/8) di sekretariat Walhi sore tadi.
Menurutnya, masyarakat adat tidak pernah mendapat kesempatan mengelola dan hidup di habitat aslinya. Seperti memasuki hutan, dan mengeksploitasi hasil hutan dalam bentuk kecil untuk kepentingan keluarganya. "Tapi pemerintah dan sektor swasta bebas menguras hasil hutan," katanya.
Ia mencontohkan, seperti masyarakat Rimba di Jambi dan Sungai Butik di Lombok Utara serta daerah lainnya, dilarang memasuki hutan lindung yang sebenarnya sudah menjadi habitat mereka. "Padahal masyarakat adat sudah punya hukum sendiri untuk menjaga kelestarian alam," katanya.
Kalaupun ada pembalakan liar, Emil minta jangan langsung menggeneralisir kasus itu. Karena itu hanyalah oknum di sebuah kampung, bukan kebiasaan masyarakat adat yang tinggal di situ.
Perlakuan tidak adil lainnya, seperti masyarakat adat dilarang tinggal di lereng bukit yang kemiringannya 45 derajat. Sementara kantor dan pemukiman swasta dan pemerintah dipertahankan. "Seharusnya semuanya harus mematuhi peraturan itu," katanya.
Ia menilai, karakter keras dari masyarakat adat bukanlah hambatan bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan mereka. Karena selama ini banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan adat setempat "Bagaimana mungkin kebijakan makro dipraktekkan di komunitas yang mikro," katanya.
Sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/08/09/brk,20060809-81510,id.html
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar